BENGKULU – Praktik perdagangan orang dengan kedok prostitusi menjadi perhatian serius Polda Bengkulu. Tidak tinggal diam, Polda Bengkulu bersama Polres jajaran bergerak melakukan penindakan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hasilnya, dalam kurun waktu 13 hingga 19 November 2026, aparat kepolisian berhasil mengungkap enam laporan polisi terkait dugaan TPPO bermodus prostitusi dan mengamankan enam orang tersangka, terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan yang diduga berperan sebagai mucikari. Enam perempuan tercatat sebagai korban dalam perkara tersebut.
Pengungkapan ini dipaparkan langsung Kapolda Bengkulu dalam konferensi pers di depan Gedung Tribrata Polda Bengkulu, Jumat (20/11/2026).
Kapolda mengungkapkan, praktik tersebut dilakukan dengan modus menawarkan perempuan kepada calon pelanggan. Setelah harga disepakati, korban dibawa menuju hotel atau penginapan bersama pelanggan. Para tersangka kemudian meminta sejumlah uang kepada korban sebagai keuntungan dari jasa mempertemukan korban dengan pelanggan.
Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni uang tunai Rp1,9 juta, satu buah kondom, enam unit telepon genggam, tiga helai selimut, empat buah bantal, serta satu buah kasur.
Enam laporan polisi tersebut ditangani oleh Polda Bengkulu dan jajaran, sementara satu laporan informasi lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Laporan informasi itu berkaitan dengan dugaan eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemis jalanan dengan modus badut dan manusia silver.
Kapolda Bengkulu menegaskan, praktik perdagangan orang bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merampas martabat manusia dan mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi. Karena itu, penindakan akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, Polda Bengkulu juga memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi bahaya TPPO, prostitusi, dan eksploitasi manusia di lembaga pelatihan kerja, sekolah, tempat hiburan malam, tempat SPA, serta berbagai lokasi keramaian.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang dan segala bentuk eksploitasi.
“Jangan sampai perempuan dan anak dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan. Kami tidak ingin kejahatan seperti ini berkembang dan memakan lebih banyak korban. Polda Bengkulu bersama jajaran akan terus melakukan penindakan, sekaligus mengajak masyarakat berani melapor apabila mengetahui adanya praktik TPPO maupun eksploitasi manusia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak takut melapor. Informasi sekecil apa pun dapat menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mengungkap praktik perdagangan orang dan mencegah jatuhnya korban berikutnya.
Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan TPPO dapat segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Call Center Polri 110.
Polda Bengkulu menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik perdagangan orang dan eksploitasi manusia. Perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keberanian untuk bertindak, kepedulian untuk melapor, serta sinergi seluruh elemen masyarakat. Polisi Bersama Masyarakat, Lawan TPPO, Lindungi Perempuan dan Anak.
